Mempertegas Peran Pengawasan Wakil Rakyat

Judul : Peran Pengawasan DPRD

Penulis  : Dadang Suwanda

Penerbit : Rosda Karya

Cetakan : 1. 2017

Tebal : 240 Halaman

ISBN : 978-979-692-744-9

Peresensi   : : Ahmad Wiyono*

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga representasi rakyat di tingkat daerah, lembaga ini juga menjadi unsur penyelenggara pemerintahan. DPRD memiliki sejumlah peran dan fungsi pokok, diantaranya adalah peran legislasi, kontrol dan penganggaran.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD tentu bertanggungjwab untuk memposisikan diri sebagai wakil dari masyarakat. Untuk itu, legislator  dituntut bisa mewakili segala aspirasi rakyat yang diwakili. Hal itu bisa diwujudkan dalam format perjuangan penganggaran yang betul-betul memihak pada kepentingan rakyat.

Buku ini mencoba mengurai sejulah fungsi dokok DPRD sebgai representasi masyarakat, fokus bahasan pada buku terbitan Rosda karya ini adalah pada spek pengawasan DPRD terhadap perjalana pemerintahan. Sehingga, secara garis besar penulis membagi fungsi pengawasan DPRD pada dua aspek, yaitu pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan.

Dibidang pengawasan kinerja, DPRD mempunyai kewenangan untuk megawasi seluruh program kegiatan pemerintah yang bermuara pada laporan kinera pertanggung jawaban. Sementara dalam konteks pengawasan keuangan, DPRD memiliki hak untuk mengkaji proses penganggaran, pengesahan hingga pada realisasi keuangan itu sendiri. Proses ini nantinya akan berujung pada kegiatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengawal dan menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah juga termasuk dalam ruang lingkup tanggungjwab DPRD, lembaga ini memiliki peran penting dalam menata dan mengoreksi sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah yang terutang dalam visi misinya. Untuk itu, pemerintah daerah tentu harus intensif melakukan komunikasi dengan para legisltor di gedung wakil rakyat. Demikian pula, DPRD harus objektif dalam memberikan penilaian sehingga keberhasilan pemerintahan tidak hanya sekedar simbolik.

Kesulitan yang dihadapi DPRD  dalam menilai keberhasilan dan atau kegagalan kepala daerah dalam pemcapaian visi dan misi adalah bahwa seringkali visi dirumuskan dalam bentuk kalimat yang sangat abstrak, tanpa disertai indikator pencapaian visi yang jelas dan terukur. Demikian pula berkenaan dengan misi yang akan dijalankan, untuk mencapai misi  sering tidak disertai dengan indikator pencapaian misi yang jelas dan terukur. (Hal. 73).

Dalam konteks inilah, anggota DPRD perlu memiliki kepekaan dan sikap kritis yang tinggi, sehingga capaian keberhasilan proram pemerintah daerah betul-betul sesuai dengan amanah visi dan misi yang telah ditawarkan. Fungsi kontrol dan pengawsan kinerja menjadi kata kunci dalam merekam denyut nadi kegiatan pemerintah daerah, jika tidak, maka perjalanan pemerintahan hanya bersifat formalitas.

Sementara itu, segala hal yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan atau pun penyalahgunaan keuangan daerah, DPRD tentu harus memonitor sekaligus mengevaluasi seluruh dugaan tersebut, kendati DPRD tak memiliki kewenangan langsung, namun jika ada laporan dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terkait kasus semacam itu, maka DPRD tentu harus mengawal proses penyelsasain kasus tersebut dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, labgkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK adalah mengawasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Hal. 203).

Buku ini akan memberikan pencerahan seputar tugas pokok DPRD, terutama terkait fungsi dasar, yaitu Legislasi, Budgeting, dan Controling. Membaca buku ini kita akan paham sejauh mana sebenarnya kinerja DPRD sebagai lembaga reprsentasi masyarakat. Sehingga, kita pun bisa menjadi alat Kontrol terhadap DPRD itu sedniri. Selamat Membaca.

Tulisan ini dimuat di Harian Malang Post, 15 oktober 2017